TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH

Oleh : Suraiya Kamaruzzaman

Di mata Tuhan, laki-laki perempuan sama saja

Aku berjuang bukan untuk mencari nama

Tapi membela agama dan bangsa

Seandainya aku lelaki ……..

Aku pasti lebih berani

Kalimat diatas adalah kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Cut Nyak Dien, seorang Pahlawan Perempuan dari Aceh, yang sudah tidak diragukan lagi terhadap keberaniannya dan ketangguhannya dalam berjuang melawan penjajah dan ketidakadilan.

Ada lagi contoh kata-kata lainnya “napsu ureung inong na si kureung dan akai na saboh, tapi napsu ureung agam na saboh sementara akai ureung agam na si kureung” yang artinya perempuan memiliki sembilan nafsu dan satu akal tetapi lelaki memiliki satu nafsu dan sembilan akal. Kata-kata yang selalu menjadi senjatanya para lelaki di Aceh ketika menggambarkan bagaimana posisi perempuan Aceh sebenarnya dimata mereka.

Ilustrasi ini menunjukkan kepada kita, betapa sejak dari dulu,  walaupun perempuan itu memiliki keberanian, ketangguhan dan kemampuan, tetap selalu mengalami berbagai bentuk diskriminasi, subordinasi dan ketidakadilan lainnya yang bisa memunculkan awal dari bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berbicara tentang kekerasan, tidak bisa dilepaskan dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang  terjadi di belahan dunia manapun dengan bentuk yang mencerminkan kontek spesifik tiap masyarakat dan kebudayaan yang berlaku di wilayah tersebut, tanpa memandang usia, status sosial, ras maupun agama. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja yang bersifat jasmaniah (fisik),  tetapi juga menyangkut pelecehan dalam bentuk kata-kata,  pornografi, perdagangan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemanfaatan ketergantungan ekonomi bahkan juga termasuk pada persoalan melalaikan upaya penurunan angka kematian Ibu.

Di beberapa negara Afrika misalnya, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kontek ritus sosial religius. Salah satunya adalah adanya anggapan bahwa perempuan tidak pantas menikmati hubungan seksual (karena perempuan feminin?). Karena itu klitoris pada perempuan harus dipotong. Di India, banyak istri dibunuh oleh suami karena sang suami atau keluarga suami tidak puas  terhadap jumlah mahar yang di bayar keluarga istri. Pada kasus tertentu istri memang tidak dibunuh, namun sepanjang hidupnya perempuan tersebut menjadi budak  suami dan keluarga suaminya.

Di Amerika Serikat dan kota-kota besar serta modern lainnya, hampir semuanya memiliki “rumah aman “ yang sangat di butuhkan perempuan sebagai tempat perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi,  kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang sangat komplek, bukan hanya budaya, tetapi juga melibatkan faktor politik, sosial dan ekonomi yang membuat perempuan tidak bisa menghindar dari kekerasan.

Bagaimana dengan Indonesia?  Luputkah kita dengan persoalan ini?  Beberapa contoh kekerasan yang terjadi menunjukkan beragamnya bentuk kekerasan. Di samping itu, aktor kekerasannya pun beragam, bisa aparat keamanan, suami dan keluarga, majikan pabrik atau rumah tangga, calo TKW maupun produk hukum. Adalah pandangan yang keliru, jika selama ini tergambar di benak banyak orang bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya terjadi di publik dan dialami oleh perempuan yang sering keluar rumah/malam. Sebagian masyarakat membayangkan bahwa pelakunya adalah penjahat yang propesional dan tidak di kenal korban. Namun fakta justru menunjukkan bahwa kekerasan bisa saja terjadi  di tempat yang paling aman (rumah) dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan korban dan sering dianggap oleh publik sebagai “pelindung”.

Di Aceh, perlakuan kekerasan  terhadap perempuan sangat tinggi dan terjadi dalam kurun waktu yang sudah lama. Namun hal tersebut tidak  disadari masyarakat walaupun sebagian besar diekspos media massa.  Masyarakat­­–juga aparat pemerintahan dan hukum– beranggapan kekerasan terhadap perempuan itu hanyalah kasus kriminal biasa yang juga dialami oleh masyarakat lain. Sebagian kasus yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Aceh adalah seorang gadis di bawah umur (13 thn)  diperkosa secara brutal oleh tiga laki-laki, seorang kakek memperkosa cucunya, seorang janda babak belur jadi korban penganiayaan, ratusan (mungkin ribuan?) perempuan menjadi janda dan mengalami perlakuan pelecehan seksual, intimidasi, kehilangan akses ekonomi dan informasi akibat diberlakukannya operasi jaring merah di Aceh, istri dicerai suami karena tak minta izin potong rambut,   kepala SD menganiaya istri, bapak tiri memperkosa dan membunuh bayinya, pengakuan mantan TKW Aceh (kasus perkosaan oleh majikan, pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja),  Teungku mengaji memperkosa muridnya,  seorang ibu rumah tangga mengalami perlakuan pelecehan seksual oleh kepala desa, dan  terakhir seorang Ibu Rumah Tangga menemui ajal di tangan suaminya.

Begitu sering berita tentang kekerasan seperti contoh di atas terjadi di daerah yang gelari Serambi Mekah, namun  kemudian hilang begitu saja. Seolah-olah berita tersebut  sesuatu hal yang wajar terjadi, sehingga tidak perlu dianalisa dan dikritisi lagi. Ada apa sebenarnya di balik itu semua dan mengapa kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi?

Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terabaikan oleh akademisi, peneliti, Pemerintah ataupun praktisi hukum. Kelompok organisasi elit perempuan sendiri, lebih disibukkan dengan upacara seremonial, arisan dan lomba merangkai bunganya dari pada memikirkan dan melaksanakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, misalnya. Ataupun mencoba mengadvokasi nasib para janda yang sering dikaitkan dengan stempel “janda GPK”. Di samping itu  aktivis Ornop yang bergerak di segala bidang (termasuk aktivis HAM) pun secara diskriminatif menganggap persoalan kekerasan terhadap perempuan “bukan masalah”. Hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan sebuah pendekatan yang tidak peka terhadap pelanggaran hak asasi  manusia yang dialami perempuan, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh individu. Permasalahan yang muncul dikesampingkan karena alat analisa yang dipakai tidak pernah memberikan peluang/tempat bagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan.

Isu kekerasan terhadap perempuan di Aceh sebenarnya sudah sangat terlambat untuk diangkat kepermukaan. Seharusnya sudah di lakukan sejak dulu, ketika begitu banyak perempuan yang mengalirkan air mata pada saat  kehilangan putera atau suaminya, ketika banyak perempuan menghadapi perlakuan  kekerasan (baca: seksual) oleh  aparat militer, ketika banyak anak gadis pindah ke kota lain untuk menjual diri dalam rangka memenuhi survivenya, ketika banyak perempuan dikucil di desanya karena dianggap tidak bersih lingkungan (janda GAM), ketika.………

Jika kasus-kasus di atas dianalisi, maka kita akan menemukan bentuk bentuk kekerasan yang sudah terpola dan sistematis. Umumnya pola itu juga akan berlaku pada kasus-kasus yang lain. Analisis ini perlu dilakukan untuk mencari akar permasalahan kasus, sehingga akan lebih memudahkan dalam mencari alternatif pemecahannya.

I. Kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Negara.

I.A. Kekerasan yang berbentuk Spesifik gender.

Kekerasan tipe ini biasanya terjadi pada kasus yang isu sentralnya bukan ketidak-adilan gender. Aktor kekerasannya adalah aparat negara. Kasusnya sering terjadi di publik, dan objek kekerasan adalah perempuan sehingga kekerasan yang terjadi mengambil bentuk yang spesifik gender. Contoh kasus  diberlakukannya “Operasi Jaring Merah di Aceh”. Persoalan yang langsung menarik perhatian terhadap pelanggaran HAM adalah terjadinya perajahan harta rakyat, penculikan, penganiayaan, pembakaran rumah tempat tinggal bahkan pembunuhan. Sesuatu yang selama ini sangat kurang disorot media massa (berbeda dengan kasus Irian Jaya dan Timor Leste). Namun punya bekas, luka dan trauma mendalam bagi rakyat daerah Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur khususnya dan daerah Istimewa Aceh pada umumnya.

Ditengah operasi yang berlangsung, terjadi serpihan-serpihan peristiwa yang sangat sulit diterima oleh siapa saja yang masih mempunyai hati nurani. Penyiksaan dan perajahan terhadap “milik” perempuan yang sangat berharga, mulai dari intimidasi, pelecehan seksual sampai kepembunuhan justru dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi dan membela rakyatnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa Gerakan Aceh Merdeka itu memang ada, namun yang menjadi persoalan adalah bahwa tanpa adanya kontrol sosial dari rakyat terhadap gerakan militer di Indonesia, kondisi ini menjurus kepada pelanggaran hak azasi manusia.

Namun persoalan yang dialami perempuan akibat operasi tersebut, seperti intimidasi, pelecehan (baik secara fisik maupun mental), perkosaan dan trauma yang berkepanjangan  langsung atau tidak, tidak akan sepenuhnya terdeteksi, walaupun upaya-upaya pembelaan terhadap mereka telah dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak adanya  kepekaan  terhadap ketimpangan gender yang terjadi. Akibatnya  perempuan yang menjadi korban pelangaran Hak Asasi Manusia tidak memiliki peluang dan tempat yang aman untuk menyatakan “suara hatinya”. Malahan ketika mereka mengadu, mereka menjadi korban pelecehan berikutnya.

Selama ini aspek pelanggaran HAM terhadap kaum perempuan di Aceh hampir boleh dikatakan sangat jarang diangkat maupun disentuh baik oleh organisasi-organisasi HAM yang berada di Indonesia maupun di luar negri. Barulah dalam beberapa bulan terakhir ini aspek pelanggaran HAM terhadap perempuan menjadi sorotan khususnya pasca Suharto lengser singgasana.

Dalam tulisan ini saya  ingin mengulas secara garis besar beberapa contoh kasus pelanggaran HAM oleh negara terhadap perempuan tidak hanya yang menyangkut masalah tindakan kekerasan fisik baik itu berupa penyiksaan, penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan tetapi juga menyangkut aspek ekonomi dan politik.

  1. 1.      Pelanggaran HAM Aspek Kekerasan Fisik

Data sementara untuk pelanggaran HAM yang tercatat sebagai termasuk tindakan kekerasan fisik yaitu penyiksaan, penculikan, pembunuhan dsb seluruhnya berjumlah 1413 kasus (tanggal 28 Juli 1998, sumber; NGO, DPRD, LBH yang dikumpul di Forum LSM)  Dari jumlah tersebut, pelanggaran HAM terhadap perempuan yang berhasil di investigasi dan cros cek Flower  berjumlah 51 kasus ((31 Agustus 1998). Yang perlu diingat bahwa kita sebaiknya tidak terjebak dengan angka-angka ini. Karena   Flower Aceh menganggap bahwa bukan persoalan jumlah yang menjadi patokan, tetapi “benar telah terjadi pelanggaran HAM katagori berat terhadap perempuan Aceh oleh negara melalui operasi militernya”. Selain itu, data-data tentang kasus pelanggaran ini khususnya terhadap kaum perempuan bukanlah hal yang mudah diperoleh mengingat seringkali masalahnya cukup sensitif dan tidak semua fihak bersedia agar pengalamannya disampaikan kepada orang lain.

Contoh kasus kekerasan fisik dan pelecehan yang dialami perempuan:

No.

Initial

Nama

samaran

Umur (tahun)/

Status

Waktu

Kejadian

Modus Operandi

1.   As, An,Bc   24 tahun,Gadis(Kec. Sawang, A. Utara) 1991 Ketiga korban diperkosa oleh oknum petugas (kesatuan tidak jelas), setelah diperkosa ketiganya dibaringkan bersusun, lalu ditembak.
2. Dn  37 tahun, Ibu rumah tangga(Kec. Sawang, A. Utara) 1991 Korban sedang hamil 5 bulan, diperkosa oleh oknum aparat (kesatuan tidak jelas), lalu ditembak.
3. Sh 32 tahun, gadis Kec. Bandar dua, Pidie 17-8-96 Korban sedang berjualan diwarungnya, sejumlah oknum tentera dari Yonif 126 Ulee Glee, salah satunya Pratu HMS dalam keadaan mabuk mengganggu Sh. Sh yang ketakutan langsung tertatih-taih pulang (cat. kakinya cacat). HMS mengejar dan mendorong pintu yang sedang di kunci Sh, memperkosa dan mengancam akan menembak kalau tidak melayani dia. Korban hamil, ketika mencari pertanggungjawaban setelah anak tersebut lahir, korban disuruh menandatangani tidak akan menggugat HMS dengan memberi uang Rp.500.000, yang diantar komandannya. Sekarang bayi tersebut sudah berumur 14 bulan.
4.. Ktj 45 thn Ibu Rt,Desa Cot Baroh Kec.Glp.Tiga Pidie Pebruari 98 Korban ditangkap dan dibawa ke “Rumoh Geudong” oleh Kopassus setelah pulang mengunjungi anaknya di Malaysia. Korban disiksa, ditenjangi, disetrom di payudara dan vagina selama 15 hari. April 98 korban kembali dijemput dengan tuduhan menyembunyikan senjata, rumahnya hancur diobrak-abrik tetapi senjata tidak ditemukan. Korban kembali di bawa ke Rumoh gedung dan  mendapat siksaan yang sama,lalu di pindahkan ke Rancung dan bulan Juni 98 dilepaskan. Ketika dilepas yang terakhir, korban diminta uang Rp. 500.000,- dengan ancaman, kalau tidak diberikan, maka korban akan dijemput lagi. Terpaksa korban mengumpulkan uang dan memberikannya.
5 Mm 45 thn, Ibu RtDesa Cot Murong, Kec. Tiro Pidie Maret 98 Korban di bawa Kopassus ke pos Aron dengan tuduhan “mempeusijuk” senjata, korban ditelanjangi, disiksa, ditendang, payudara dan vaginanya disetrom. Korban meninggal setelah 4 hari.
6 An 25 tahun, Ibu Rt, Desa Didoh, Kec Mutiara, Pidie Maret 98 Korban ditahan Kopassus, dibawa ke Aron, ketika diintrogasi ditelanjangi seta disetrom pakai listrik, disiksa selama satu minggu, kemudian baru dilepas.
7 Nm 35 thn, Ibu Rt, Desa Rantieng, Kec Ujung Rimba, Pidie Maret 98 Korban ditangkap kopassus, ketika diintrogasi, korban disiksa, ditelanjangi dan disetrom di Pos Aron, lalu dibawa lagi ke Pos tiro, ditahan 2 malam serta mengalami penyiksaan serupa.
8 Hf 28 thn, Kec Laweung, Pidie Agust 96 Korban mengalami pelecehan seksual oleh kepala desa,  ketika sedang berada dalam rumahnya sendiri. Dari hasil investigasi banyak yang mengalami pelecehan sampai ketahap pemaksaan melakukan hubungan seksual. Tetapi korban lainnya tidak mau jadi saksi, karena adanya ancaman dari Kepala desa keluarganya (bapak/suami) akan dituduh GPK. Alasan lain, karena sebagian yang mengalami pelecehan sudah mempunyai suami dan menimbulkan persoalan dengan suami.

9

PP

45 thn, Dayah Baroeh, Kec Batee, Pidie 1992 Sekitar pukul 22.00, sepasukan militer datang (kesatuan tidak jelas), menyuruh 3 desa masyarakat sekitar semuanya berkumpul (tua-muda, laki-laki dan perempuan) di Meunasah. Korban, matanya buta dan tidak datang. Seorang aparat mendatangi korban, mengancam, membentak dan memperkosa korban. Setelah itu korban sakit (fisik) selama seminggu dan mengalami trauma berat, sehingga terus-menerus menangis dan ketakutan, terkadang  bingung. Akhirnya keluarga mengungsikannya ke salah satu pulau di Aceh. Korban baru kembali ke desanya dua bulan yang lalu

Sumber:  dokumentasi LBH, Flower  dan NGO Aceh, dari kesaksian para korban, keluarga korban dan saksi mata (tetangga/masyarakat), publikasi diketahui korban atau keluarga korban.

  1. 2.      Pelanggaran HAM Yang  Menyangkut Aspek Ekonomi Dan Politik

Kasus pelanggaran HAM yang umumnya menjadi sorotan banyak fihak  hanya yang menyangkut aspek tindakan fisik. Namun sebenarnya pelanggaran HAM terhadap perempuan lebih luas dari itu. Selama tahun (1989 – 1998)  D.I. Aceh berstatus “Daerah Operasi jaring Merah” perempuan di beberapa desa di tiga kabupaten (A. Utara, A. timur dan Pidie)  juga mengalami berbagai kasus pelanggaran HAM dari yang ringan hingga yang berat menyangkut aspek ekonomi dan politik.

Meskipun operasi militer umumnya bertujuan untuk memerangi kaum laki-laki yang dianggap berfihak terhadap GAM, perempuan Aceh telah dijadi umpan oleh pihak militer dalam upaya mereka untuk menangkap para pengikut GAM. Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh korban dibawah ini.

Contoh kasus pelanggaran HAM, perempuan sebagai “alat teror”:

No.

Initial

Nama

samaran

Umur (tahun)/

Status

Waktu

Kejadian

Modus Operandi

1 N 38 tahun, Ibu rumah tangga, Kec. Gandapura,A. utara) Oktober 1994 Sejumlah pasukan datang kerumah korban (Kesatuan tidak di kenal), tujuan mencari suami korban yang dituduh GAM, karena suami tidak ada dirumah (mencari nafkah keluar kota sebagai mugee), korban yang hamil enam bulan di bawa, dan disiksa. Ketika suami korban pulang dan segera melapor ke pos jaga, korban sudah meninggal dalam kondisi perut terbelah dan bayi sudah dikeluarkan. Korban dan bayinya meninggal dunia.
2 An, Li,Ti Gadis, Ule gleu, Pidie 1998 Ketiganya diperkosa oleh aparat (kesatuan tidak jelas), dengan harapan Bapaknya yang dituduh terlibat/membantu GAM pulang (turun gunung). Salah satu dari ortu gadis tersebut pulang dan ditembak.
3 Rs 32 thn, Ibu Rt, Ds Ujong Rimba Kec. Mutiara, Pidie Maret 98 Korban diambil sebagai sandera karena suami korban yang  mau diculik tidak ada. Korban dan Bapaknya di bawa Kopassus dan diintrogasi di Pos Aron, korban dianiaya dengan di pukul dan ditampar berkali-kali. Korban ditelanjangi, disetrom ditangan dan di paha, rencananya payudaranya mau disetrom juga tapi dilarang oleh Komandan Pos. Korban di tahan selama satu malam, proses introgasinya mulai dilakukan ketika korban  sedang tertidur nyenyak (pukul 4.00 subuh). Setelah suaminya datang menyerahkan diri, korban dilepaskan, dan sampai saat ini tidak tahu bagaimana nasib suaminya
4 Nm 35 thn, Ibu Rt Desa  Rinti, Kec. Mutiara. Pidie 4-1-98 Malam, beberapa aparat mendatangi rumah Nm untuk mejemput suaminya. Karena suami tidak ada di rumah, Nm di bawa  Pos sattis Pintu I Tiro. Nm diperiksa dan ditanya suaminya. Kemudian Nm di siksa, pahanya di pukul hingga beku darah. Kepalanya di hantam benda keras, sehingga saat ini mendengaran Nm menjadi tidak jelas lagi. Besoknya Nm dipulangkan.  Pada awal mei 98, Nm diambil aparat Ef dan Sla dan kembali di bawa ke Pos sattis Pintu I Tiro. Nm membawa serta anaknya yang berusia 2 tahun karena takut tidak terurus.   Nm  diperiksa sambil diperiksa  sembari di siksa dan ditelanjangi. Malamnya Nm diperkosa oleh A di depan anaknya dengan muka dan mulutnya ditutup kain. Besoknya Nm disetrom di vagina dan payudaranya. Kemudian lehernya diikat dengan tali. Nm mengalami siksaan beberapa hari dan kemudian dilepas. Sampai sekarang statusnya wajib lapor.

Sumber:  dokumentasi LBH, Flower  dan NGO Aceh, dari kesaksian para korban, keluarga korban dan saksi mata (tetangga/masyarakat), publikasi diketahui korban atau keluarga korban.

Hal lain adalah penghancuran sektor ekonomi yang justru sangat dirasakan perempuan. Contohnya, salah satu desa dampingan Flower adalah Desa Dayah Bareoh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Perempuan yang bergabung dalam kelompok dampingan tersebut memiliki keahlian membuat tikar dari pandan. Menurut anggota kelompok, sebelum militer masuk ke desa tersebut semua mempunyai usaha menganyam tikar yang hasilnya mencukupi kehidupan dan biaya sekolah anak. Tetapi ketika militer datang, semua pandan di babat habis, akibatnya sekarang ibu-ibu tersebut harus membeli bahan baku (pandan) di tempat lain, sehingga keuntungan yang didapat dari menjual tikar tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.

Aspek lain, yang sangat penting dan sulit diabaikan adalah penghancuran  adat istiadat dan budaya lokal serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tidak ada lagi saling kepercayaan antar sesama masyarakat di pedesaan, curiga kepada pendatang  dan munculnya cuak (mata-mata). Pemberlakuan DOM di Aceh benar-benar telah merusak semua aspek kehidupan di Aceh. Penghancuran etnis, budaya dan suku Aceh.

 I.B. Kekerasan yang Berbasis Gender.

  1. 1.      Kekerasan yang Dilakukan Oleh Negara

Kekerasan tipe ini  aktornya tetap Aparat Negara. Kasusnya terjadi di publik tetapi pada bidang-bidang yang dianggap privat, misalnya kesehatan dan pada  pelaksanaan Keluarga Berencana. Galuh Wandita dalam Buletin Sehat tahun III Nomor 19, Juli 1997 mengatakan kekerasan jenis ini dilandasi oleh stereotip gender dan kelas. Maksudnya setiap kebijakan dan implemetasinya secara langsung menargetkan perempuan miskin sebagai objek. Bila kita lihat dalam ranah perkawinan, maka tubuh perempuanpun telah dijadikan objek pembangunan oleh negara melalui pemaksaan KB.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Solidaritas perempuan, menunjukkan bahwa telah terjadi pemaksaan terhadap kaum perempuan demi target yang telah ditetapkan negara. Perempuan tidak lagi memiliki hak otonomi, bahkan terhadap terhadap tubuhnya sendiri, melainkan menjadi milik negara. Akibatnya, apapun dapat dijejalkan pada perempuan, terutama perempuan miskin di pedesaan.   Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan sebagai kabupaten Spiral, terlepas dari apakah perempuan menyetujuinya, ataukah cocok dengan tubuh perempuan itu tidak menjadi soal, mereka tetap harus menggunakan spiral demi target negara. Dan bagaimana dengan hegemoni bahasa yang pemakaian implan di Aceh berubah menjadi Alkotap (Alat Kontrasepsi Mantap)?

Ataupun secara langsung negara tidak terlibat, tetapi mendukung dengan  cara tidak memberikan perlindungan hukum, ataupun melalaikan perlindungan, atau melanggengkan kondisi yang membuat posisi perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Misalnya kebijakan/peraturan yang di buat negara membuat posisi TKW, PRT sangat lemah terhadap perlindungan hukum, akibatnya timbul  perlakuan kekerasan yang dialami TKW kita di luar negeri. Selain itu ada juga analisa yang menyatakan bahwa citra perempuan, atau posisi perempuan sengaja diciptakan oleh pemerintah orde baru sebenarnya dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan label perempuan bekerja hanya untuk menambah pengahasilan (bukan penghasil utama), maka upah perempuan menjadi lebih murah. Perempuan juga dilabelkan sebagai makhluk yang lemah, dan lainnya, sehingga akhirnya akan menghasilkan satu pandangan bahwa perempuan adalah tenaga kerja murah. Contoh kasus pengakuan mantan TKW Aceh, terhadap kasus perkosaan, pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, dan berubah propesi menjadi pekerja seks karena tekanan ekonomi (Harian Serambi Indonesia).

  1. 2.      Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

Kekerasan tipe ini lebih sulit terdeteksi bila terjadi dalam setting privat, seperti yang dialami oleh pekerja domestik (pekerja Rumah tangga). Apabila kita mencoba untuk investigasi dan mengadvokasi kasus ini, maka selalu berbenturan dengan yang namanya “hak privasi” Tuan Rumah. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah, pelecehan seksual, perkosaan, ekploitasi, perbudakan dan penyiksaan.

Beberapa contoh kasus yang terdeteksi:

No

Korban

Lokasi

Jenis Kekerasan

Dampak Langsung

Dampak

Psikis

Tgl

Pelaku/

Hub dg korban

Hukuman

1 PembantuRumah Tangga Baktiya, A. Utara Dihamili, menggugurkan kandungan Dipaksa ka win dgn seorang    laki-laki unt  hi- langkan jejak Rendah diri, ketakutan 30/9/96 HMJL (38)/majikan Dipecat dr Komcat P3
2 S (18)/ karyawan Kutacane,  A.Tenggara Diperkosa  (diberi obat  perangsang)  dibohongi/  dinikahi secara paksa selaput dara rusak ketakutan, stres 20/11/ 96 J dibantuistrinya H/majikan tidak terdeteksi

Dokumentasi : Flower Aceh

  1. 3.      Kekerasan yang Dilakukan oleh Individu.

Kekerasan tipe ini aktornya adalah individu yang terjadi di daerah privat. Bentuk-bentuk kekerasan bisa berupa perkosaan dalam perkawinan, pemukulan/penyiksaan terhadap istri, penceraian tanpa alasan,  pemanfaatan ketergantungan ekonomi, beban kerja yang berlebihan dan incest. Kekerasan yang dilakukan individu sering kali kasusnya tersembunyikan dari publik. Akibatnya kekerasan tipe ini sangat mudah untuk terabaikan. Adakalanya kasus-kasus tertentu muncul, namun tanpa disadari justru  kita yang memalingkan muka. Sementara organisasi-organisasi dan aktivis Hak Asasi Manusiapun  masih mempunyai keengganan untuk memasuki wilayah privat ini. Karena membicarakan persoalan seseorang dalam ruang privat dianggap tidak sopan, terutama kalau terjadi di rumah tangga yang merupakan institusi yang paling sakral. Akhirnya kita memang lebih memilih dianggap sopan dalam pengertian semu dari pada mengedepankan pembelaan terhadap kekerasan yang dialami perempuan.

Pada awal tahun ini (Pebruari 1998) Flower Aceh membuat penelitian kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, dengan 100 responden.  Dari 100 tersebut, ada 76 orang yang merespon dan hasilnya  37 responden (48,7%) menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dari data tersebut, terungkap ada 4 bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dialami responden wilayah Kodya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar pada satu tahun terakhir ini., yaitu kekerasan psikologis, seksual, ekonomi dan fisik.  Dari keempat bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psykologis yang paling banyak dialami oleh responden. Jumlah responden yang menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis tersebut  sebesar 86,5% dari total reponden yang berjumlah  37 orang. Adapun mereka yang pernah mengalami kekersan ekonomi 19 orang (51,4%), kekerasan fisik 11 responden (29,7%), dan kekerasan seksual 11 responden (29,7%).

Temuan penelitian lainnya menunjukkan ternyata sebagian responden tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja. Dari 37 responden, yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan sebanyak 20 responden (lebih dari 50%). Ada kecenderungan bahwa responden yang mengalami kekerasan ekonomi, fisik atau seksual selalu diawali dengan kekerasan psikologis, meskipun tidak selamanya peristiwa kekerasan   dikuti dengan bentuk kekerasan lainnya.

Kecenderungan bahwa kekerasan, khususnya kekerasan fisik selalu diawali dengan kekerasan psikologis karena pada peristiwa kekerasan yang dialami responden dimulai dengan petengkaran antara responden dengan suaminya. Pada waktu pertengkaran terjadi muncul pernyataan-pernyataan yang yang menyakitkan responden, misalnya ancaman cerai (kekerasan psikologis). Bila situasi semakin panas dan tidak terkontrol maka responden sering sering mengalami kekerasan fisik. Dan yang paling sering dialami responden adalah ditampar dan dijambak rambutnya. Begitu tingginya kasus kekeran yang dialami perempuan dalam rumah tangga di Aceh, pertanyaan yang muncul adalah apakah kekerasan yang terjadi tersebut tidak dipengaruhi oleh unsur budaya patriarkhi dan pemahaman terhadap penafsiran agama yang keliru?

Contoh kasus:

 

No

Korban

Lokasi

Jenis Kekerasan

Dampak Langsung

Dampak

Psikis

Tgl

Pelaku/

Hub dg korban

Hukuman

 01 Murid Kelas2 SD Bl.Pidie, A.Selatan Perkosaan Selaput dara rusak, pendarahan Trauma 8/1/96 Mas (18)/tetangga tidak terdeteksi bgm kelan jutan kasus
02 Bayi(7 bl) Bl.Pidie, A.Selatan Perkosaan     -   - 8/1/96 Laki-laki(16)/tetangga tidak terdeteksi
03 Lela (14) Peukan Bada, Aceh Besar Perkosaan 15 kali Dicekik, selaput dara robek Trauma 16/5/96 Mr (45)/kakekkorban vonis bebas, tdk  ada saksi, msh sidang
04 Dar(23) Lhokseumawe,  Aceh Utara Diceraikan dgn sewe- nang-2, krn tidak minta izin potong rambut Ditampar Malu 21/9/96 Sal (34)/suami cerai
05 F (istri muda) /(26) Bireun,  A.Utara Siksaan, pemukulan tiap malam sebelum tidur Luka gores di pipi,  dagu, lengan mem biru Ketakut-an 11/10/96 MYI (39)/suami KepalaSD KruengSimpo 4 bln penjara, perco baan 5 bln
06 Ys (9)/murid Kec.Ganda-puraA.Utara Diperkosa,diancam selaput dara rusak Ketakut-an 4/12/96 Ab (30)/guru mengaji masih peradilan
07 Sul Kec.Sawang A.Utara Diperkosa beberapa kali Sempoyo-ngan, tidak sadar Stres 11/96 Tgk.Har (57),guru  mengaji 7 thn  penjara
08 KH (23)/anak tiri Kec.DarulAman,A. Timur Hubunganbadan,diancam, bayi hasil hubu-ngan gelapdibunuh Merusakmasa depan Malu 4/1/97 My (60)/ ayah tiri masih  proses polisi
09 Nur (14)/keponakan Kuta Alam,Banda Aceh Hubunganbadan,dian-cam shghamil Merusakmasa depan stres 7/1/97 Din (29)/Pakcik 7 tahunpenjara
10 Dra.SitiAminah(40)/guru(ibu RT) Banda Aceh Disiksa, leher tekulai tdk wajar, jari kebiruan   & dibelaka telinga & leher leher meninggal      - 25/6/97 KopralAgus/suami mahmil,tertutupuntukumum
11 Sumarni(19) Kec.Mutiara,A.Pidie Dianiaya keguguran, dikuret takut 19/10/1997 Nj (mertua)/47 masih proses polisi

Dokumentasi: Flower Aceh

Kenyataan seperti itulah yang terjadi selama ini. Begitu banyaknya konsep yang ditawarkan, seminar dan kajian ilmiah dilaksanakan,  bedah buku dan diskusi dilakukan, namun Kekerasan Terhadap Perempuan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terus  berlangsung. Tugas kita bukan hanya mengelus dada, tetapi juga harus terus memperjuangkannya dalam rangka menegakkan keadilan.. CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) sudah dirativikasi sejak tahun 1982 dan merupakan peluang bagi kita. Walaupun sebelumnya juga membutuhkan perjuangan keras dan waktu yang panjang (1972 s/d 1979) untuk memformulasikannya. Namun, jangankan pemfaatannya, tersosialisasikan dengan baik saja belum Nah…tidak salahnya kalau sekarang pemanfaatan CEDAW  lebih dimaksimalkan dalam rangka memperjuangkan nasip kaum perempuan.

Hal lain lagi, produk hukum Indonesia (KUHP) juga masih memiliki kelemahan dalam melindungi perempuan terhadap kekerasan. Kendati KUH Pidana memberikan pemberatan hukuman terhadap pelaku penganiayaan terhadap anggota keluarga, namun tidak adanya peraturan khusus mengenai penganiayaan dan kekerasan terhadap istri, juga membuktikan hak-hak perempuan di dalam rumah tangga terabaikan dalam perbincangan Hak Asasi Manusia. Disini kita juga bisa melihat sikap negara yang kontradiktif. Disatu pihak meratifikasikan CEDAW, namun dilain pihak tidak adanya upaya dari negara untuk peubahan KUHP tersebut. Untuk itu, sangat direkomendasikan untuk menyempurnakan produk hukum yang berperspektif gender, sehingga perempuan menjadi lebih terlindungi dari segi hukum.

Cukupkah hanya dengan penyempurnaan hukum? Jawabnya tentu saja “tidak”. Dari uraian di atas nampak jelas di beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, aktor memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan melanggengkan kekerasan. Maka langkah berikut yang harus kita tempuh adalah, mensosialisasikan  (baca: penyuluhan hukum)  kepada aktor yang terlibat dan mempunyai kemungkinan besar untuk terlibat. Selain itu, budaya patiarkhi bukan hanya dipertanyakan lagi keberadaannya, tapi juga mulai harus disingkirkan, itu tentu saja kalau memang kita semua mempunyai cita-cita yang sama, yaitu mengurangi (menghapuskan?)  kekerasan terhadap perempuan.

Khusus untuk kaum perempuan, ada pernyataan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Adat Indian dari Guatemala, Rigoberta Menchu: “Ibu saya berkata: Saya tidak akan membuat-Mu berhenti berperasaan seperti seorang perempuan, tetapi partisipasi-Mu dalam perjuangan harus sama dengan saudara laki-laki-Mu…..Komitmen saya pada perjuangan kami tidak mengenal batasan, hanya mereka yang mengemban panggilan pergerakan dalam hati yang berani mengambil resiko”.

Sekarang ini sudah saatnya  membuat deskripsi sosologis kekerasan terhadap perempuan;   data base tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia beserta analisisnya (baik pelanggaran yang berbentuk umum maupun yang spesifik pelanggaran terhadap perempuan); membuka ruang khusus untuk perempuan menyampaikan “suara hati” terhadap perlakuan kekerasan yang dialaminya; mendengar, menyampaikan kembali aspirasi dan kepentingan perempuan dalam membela Hak Asasi. Khusus untuk perempuan korban akibat pemberlakuan DOM di Aceh dibutuhkan upaya pemulihan secara hukum, sosial dan individual.

Setelah terbentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan, diharapkan membawa  harapan baru bagi perempuan-perempuan di Aceh khususnya, dan Indonesia secara keseluruhan dengan melakukan :

  • Mendata bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh organisasi perempuan
  • Menyediakan support sistem untuk seluruh organisasi perempuan yang menangani kasus/korban kekerasan
  • Memberi perlindungan kepada aktivis perempuan yang menangani kasus kekerasan serta mendampingi perempuan korban kekerasan
  • Memberikan “pressure” yang kuat, agar pemerintah menginterpretasikan kembali hukum-hukum yang tidak memberi perlindungan bagi perempuan, sehingga dapat melindungi perempuan di seluruh Indonesia.

Makalah ini  pernah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema “Hak Azasi Manusia dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh”, dengan penyelenggara Flower Aceh  – Sulöh – LP3ES Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1998 di  Banda Aceh dan telah mengalami penyesuaian  serta disampaikan kembali pada “Dialog Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan” yang diselenggarakan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 15 Oktober 1998 di Jakarta.

Suraiya Kamaruzzaman Direktur Eksekutif Flower Aceh dan Staf Pengajar pada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s