BURUH MIGRANT DI HONGKONG

oleh : Suraiya Kamaruzzaman

Ketua Dewan Pengurus Flower Aceh dan Anggota Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan

Catatan 8 Maret 2003

Dear Para netter sekalian..

Konflik Amerika Serikat (AS) dan Irak, telah mendorong hampir seluruh perhatian kita berpaling keperistiwa tersebut. Apalagi ketika hari ini, AS mulai melakukan serangannya ke Irak tanpa persetujuan  atau dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada hari pertama, korban sipil di Irak sudah mulai berjatuhan. Berdasarkan informasi dari  televisi,  seorang perempuan dan anaknya  mengalami luka  di rumah sakit. Entah berapa banyak lagi korban yang berjatuhan keesokan hari. Saat ini, yang paling minimal bisa dilakukan adalah  doa untuk keselamatan warga Irak dan bergabung dalam demontrasi damai anti perang.

Besarnya pemberitaan peristiwa tersebut serta pengaruh perang AS-Irak ke dunia global, tentu saja tidak boleh membuat kita lalai  dengan apa yang terjadi disekitar, terutama berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi  oleh Buruh Migran Indonesia (BMI). Di bawah ini saya forwartkan surat dari Perserikatan Solidaritas Perempuan kepada Menteri Tenaga kerja, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan baru dari Mentri Tenaga Kerja Indonesia tentang buruh migran.

Saat ini saya sedang menempuh pendidikan paska sarjana di  Hongkong University sehingga mempunyai kesempatan bertemu dan berbicara dengan BMI yang bekerja di Kongkong. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagai tentang persoalan yang dihadapi BMI di Hongkong.

Menurut data yang dikeluarkan IMWU (organisasi buruh migrandi Hongkong) lebih dari 60% dari BMI (jumlah total sekitar 83.000 orang) mendapat gaji di bawah standar. Padahal pemerintah Hongkong telah memiliki standar minimal pengupahan untuk pekerja migran, terutama Pekerja Rumah Tangga (PRT) Menariknya pekerja migrant  dari Philipina mayoritas mendapat gaji sesuai dengan standar.  Menurut BMI rendahnya bayaran mereka,  karena agen Indonesia mempromosikan PRT Indonesia boleh dibayar di bawah standar dan boleh tidak mendapatkan hak   libur di hari minggu kepada calon majikan. Kepada calon BMI, agen menyampaikan: karena tingkat pendidikan rendah (rata-rata calon BMI tamat   SD, SMP Atau SMA,) maka  tidak bisa di bayar sesuai standar. Ada juga agen yang membuat kontrak dalam bahasa Ingris, dan calon BMI menandatangani kontrak tersebut, tanpa mengetahui isinya. Baru sesampai di Hongkong mayoiritas BMI mengetahui  ada hukum di Hongkong  yang melindungi hak mereka.

Ketika kontrak pertama dengan masa kerja dua tahun , BMI mempunyai kewajiban untuk membayar agen  $KH.21.000  atau setara dengan gaji 7 bulan kerja. Jika  1 HK$ = Rp. 1.300, silahkan dihitung, berapa jumlah uang yang didapat para agen. Menurut agen, pembayaran menjadi sangat tinggi karena dipergunakan untuk pembiayaan persiapan penempatan BMI  seperti biaya  tranportasi dari tempat tinggal menunggu Hongkong, biaya  fiscal, visa, mencari calon majikan, dan juga biaya  di penampungan. Di penampungan, beberapa agen juga menyediakan pendidikan bahasa Kanton (bahasa yang dipergunakan sehari-hari di Hongkong).

Selama enam bulan di Hongkong  saya sudah dua  kali bolak balik Jakarta karena rapat , atau mengikuti pertemuan penting. Berdasarkan pengalaman saya, biaya pesawat udara dari Hongkong – Jakarta _ Hongkong  antara HK$ 2.600 sd 2.800, biaya fiskal US$.100 , pembuatan visa  sekitar Rp. 350.000 , airportax Rp. 100.000. Jadi, pestipun agen mengeluarkan biaya penampungan dan mempersiapkan calon BMI untuk memahamibahasa atau  tugasnya, tetap saja biaya yang harus dikeluarkan BMI menjadi sangat tinggi.

Peraturan baru menyebutkan BMI diharuskan pulang terlebih dahulu ke Indonesia sebelum memperpanjang kontrak tahap kedua, jika hal ini diterapkan berapa banyak lagi tenaga mereka di peras untuk membayar para agen? Di saat ratusan ribu calon TKI di tunda keberangkatan karena perang AS-Irak, sekitar 39.000  BMI dari Malaysia yang akan di pulangkan ke Indonesia,  justru ditetapkan  peraturan baru yang sangat memberatkan  BMI terutama BMI dari Hongkong. Padahal tidak ada peraturan dari pemerintah Hongkong  yang mengharuskan  BMI pulang ke Indonesia terlebih dahulu sebelum memperpanjang kontrak tahap kedua.

Sebagai bentuk solidaritas, hari minggu lalu saya ikut terlibat dalam aksi demontrasi  damai ke kantor  konsulat Hongkong. BMI telah mengirim surat sebelumnya ke konsulat untuk meminta dialog. Namun, tidak ada yang bersedia memenuhi permintaan tersebut, meskipun ternyata didalam gedung konsulat yang tertutup rapat itu ada banyak staf yang hadir. Saya sedih..dan prihatin. Apalagi, ketika secara diam-diam dari  dilantai dua gedung konsulat, ada banyak staf yang mengintip dari jendela dan langsung menutupkan jendelanya rapat-rapat ketika mendengar pangilan dari BMI di jalan sana. Tidak bisakah mereka meluangkan  waktu dua  jam saja, untuk mendengar keluhan BMI yang secara langsung telah mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Terlalu rendahkan nilai BMI sehingga dianggap tidak pantas untuk duduk bersama?

Pengalaman ini, mengingatkan pada pengalaman pribadi ketika mengunjungi  kantor konsulat  untuk mengurus alamat tinggal permanen. Sikap staf yang bekerja di konsulat dalam melayani BMI sangat arogan . Saya  juga mengalaminya. Anehnya, ketika saya mengeluarkan kartu mahasiswa,  tiba-tiba mereka berubah menjadi sangat sopan dan ramah. Sehingga saya sempat menyelutuk ” BMI yang mebayar gaji Anda, bukan saya. Jadi Anda harus bersikap sopan kepada mereka juga”.

Yang membuat terharu ketika aksi demonstrasi, BMI  sangat teratur, tidak melakukan kekerasan dan tetap menjaga kebersihan. Disela-sela pidato dan statemen yang dibacakan secara bergiliran , mereka menyanyikan lagu perjuangan Indonesia seperti lagu Halo-halo Bandung, Maju tak gentar.., dan lain-lain. Diperlakukan seburuk itu, nilai-nilai “keIndonesiaannya” tetap tidak luntur.
BMI (paling tidak yang bergabung dalam berbagai organisasi) telah menyatakan sikap, mereka akan terus mengupayakan segala cara termasuk melakukan demontrasi damai ke konsulat setiap minggu. Untuk itu, saya mohon dukungan, usulan dan ide dari teman-teman. Saya percaya, dengan banyaknya  kepala yang ikut memilkirkan persoalan ini, akan  bayak pula  ide yang keluar. Kalau ada yang mau membuat surat solidaritas, silahkan di kirim ke email saya (raiyabilly@yahoo.ca) , nantinya akan saya print out dan berikan kepada BMI untuk dibacakan pada saat mereka melakukan aksi demontrasi damai.
Nah, kawan-kawan..demikian sebagian kecil kisah nasip BMI di Hongkong. Mohon dukungan Anda semua. Saya percaya, walaupun Anda sibuk dengan berbagai urusan pekerjaan,  ujian/tugas kuliah (bagi yang sedang sekolah), tentu Anda tidak akan menutup mata begitu saja, terutama untuk membantu BMI.
Salam damai,

Suraiya

Surat Terbuka Solidaritas Perempuan Kepada Jacob Nuawea,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia Ganti Kepmenakertrans RI Nomor 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri Dengan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran Indonesia (TKI)

Yang terhormat Bapak Jacob Nuawea,

Sudah lebih dari satu setengah tahun bapak menjadi Menakertrans. Waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kebijakan negara berkaitan dengan perlindungan buruh migran Indonesia. Namun sampai saat ini Solidaritas Perempuan (SP) belum melihat upaya perbaikan kebijakan yang mendasar.
Diantara yang telah bapak lakukan adalah memperbaiki isi Kepmenaker 204 tahun 1999 menjadi Kepnemkertrans 104 A tahun 2002 pada 4 Juni 2002 tentang Penempatan TKI di Luar Negeri. Sayangnya, isi kebijakan tersebut
tidak diubah secara mendasar. Buruh Migran masih dilihat sebagai suatu komoditas eksport, bukan sebagai manusia, yang punya hak untuk bekerja, dan negara berkewajiban melindungi hak tersebut.
Salah satu dampak buruk Kepmen tersebut saat ini tengah dihadapi sedikitnya 80.000 pekerja rumah tangga (PRT) Indonesia di Hongkong. Berdasarkan pasal 66 Kepmen, mereka diharuskan pulang ke Indonesia, jika masa kontrak dua tahun berakhir. TKI dilarang memperpanjang kontrak tanpa kembali ke tanah air. Mereka harus menangung biaya kepulangan minimal HK$ 16.000 yang
akan dipotong gaji saat kembali bekerja 5 hingga 7 bulan (Kompas, 14-3-2003). Keputusan tersebut melanggar untuk bekerja, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan amandemennya, pasal 27 “tiap-tiap warganegara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, melanggar pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB, serta bertentangan dengan UU HAM tahun 1999 pasal 3 (3)
“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Saat ini TKW-PRT masih mengalami diskriminasi upah. Standar upah minimal Hongkong, HK$ 3670/ bulan. Kenyataannya, mereka hanya menerima HK$ 1700-2500 tiap bulan.
Bapak Menteri yang terhormat,
Hal lain yang melemahkan posisi tawar TKI dalam Kepmenker tersebut adalah a).tidak diaturnya jumlahbiaya maksimal perekrutan (pasal 53); b) tidak
diaturnya mekanisme pendidikan sebelum keberangkatan yang menyangkut pengetahuan hukum dan budaya setempat  (pasal 49); d) tidak diturnya mekansime kewajiban PJTKI melindungi TKI yang dikirim (pasal 59); e). tidak
diaturnya mekanisme pembayaran gaji yang aman bagi TKI (pasal 62);

Penerapan Kepmenaker tersebut di lapangan banyak yang dilanggar antara lain karena sulitnya koordinasi yang melibatkan sedikitnya 10 instansi pemerintah dalam proses penempatan.
Bapak Menteri yang terhormat,
Kepmenkertrans tersebut tidak menjamin perlindungan hak pekerja. Dia bahkan telah melanggar hak TKI untuk memutuskan bekerja. Diperlukan UU yang mengganti Kepmenaker tersebut berisi perlindungan hak buruh migran, dalam proses pra keberangkatan, selama bekerja dan purna penempatan.
Untuk itu, Solidaritas Perempuan mendesak Bapak Menteri agar :
1. Mengubah ketentuan perundangan yang melanggar hak-hak buruh migran
2. Mengganti Kepmenkertrnas 204A tahun 2002  karena isinya melanggar hak buruh migran.
3. Bekerjasama dengan DPR mempercepat pembahasan RUU penempatan buruh migran yang saat ini tengah diinisiasi oleh Komisi VII DPR-RI.
4. Melakukan langkah kongkrit untuk menjamin TKI Hongkong tidak dirugikan dengan Kebijakan Menteri yang ada saat ini.
5. Mempercepat ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak Buruh Migran dan seluruh anggota keluarganya, sebagainana dituangkan RAN HAM
RI, 1999.
Solidaritas Perempuan membuka diri untuk bekerjasama, guna memastikan hak-hak buruh migran, terutama perempuan pekerja rumah tangga (PRT) terlindungi.

Jakarta, 14 Maret 2003

Badan Eksekutif Nasional – SP
Salma Safitri Rahayaan
Koordinator Program

Note: diposting di milis 20 Maret 2003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s