HARI IBU DALAM PERSPEKTIF GENDER

Oleh Suraiya Kamaruzzaman dan Nurdin El Jodas *

Artikel ini pernah dipublikasikan di Harian Serambi Indonesia, tanggal 22
Desember 1997.

Senin, 22 Desember 1997 diperingati sebagai Hari Ibu yang ke-69. Gaung pesta besarnya Ibu-ibu telah bergema jauh sebelum hari tersebut. Kalau saja kita rajin menyimak berita koran, radio dan telivisi, akan kelihatan maraknya aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Ibu itu.Walaupun pada kenyataannya perayaan tahun ini agak lebih “sepi” jika dibandingkan dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya, tetap saja berbagai kesibukan melanda Ibu-ibu Darmawanita, PKK dan Ibu-ibu di organisasi perempuan lainnya. Bahkan ada juga Bapak-bapak dan Anak-anak yang ikut meramaikan pesta tersebut. Mulai dari perlombaan memasak kue, merangkai bunga, sampai anjang sana ke panti asuhan dan rumah jompo.

Sejarah Hari Ibu

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, marilah sejenak kita berpaling sejenak ke lembaran sejarah 69 tahun yang lalu. Latar belakang apakah yang menyebabkan tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu oleh seluruh bangsa tercinta ini. Apakah hanya sekedar untuk menghargai perempuan yang telah rela melaksanakan tugas “domestiknya” terkadang lebih dari 12 jam dalam satu hari, lalu kita semua menghadiahkan (hanya) satu dari 360 hari dalam setahun untuk mereka berlibur?

Penentuan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu merupakan keputusan kongres Perempuan Indonesia (KPI) III yang diadakan di Bandung pada tahun 1938. Keputusan tersebut tidak terlepas dari sejarah Gerakan Perempuan Indonesia dalam upaya turut serta dalam perjuangan bangsa agar terbebas dari belenggu penjajahan.

Tanggal 22 Desember 1928, dua bulan setelah kongres pemuda, organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu mengadakan kongres pertama (KPI I). KPI I yang dilaksanakan di Yogyakarta itu merupakan usaha untuk mempersatukan organisasi perempuan dalam satu wadah agar mempunyai aspirasi yang sama dalam melakukan gerak perjuangan. KPI I ini berhasil membentuk suatu organisasi perempuan yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudian pada tahun 1929 berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Selain itu konggres juga berpendapat bahwa persamaan derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjajah.

Awal berdirinya, perhatian PPII memang masih pada lingkup peran perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga. Namun itu tidak berlangsung lama, organisasi ini pun mulai melebarkan sayapnya. Ini terbukti dengan dibentuknya Badan Penyelidik Perburuhan Kaum Perempuan pada tahun 1935. Selanjutnya PPII juga membentuk Badan Pemberantasan Buta Huruf dan ikut serta dalam Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak.

Di sisi lain PPII juga mengeluarkan sikap dan pernyataan-pernyataan politik. Misalnya pada tahun 1930 PPII menyatakan secara resmi bahwa perjuangan perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa, menyatakan kewajiban utama perempuan Indonesia sebagai “Ibu Bangsa” pada KPI II tahun 1935, memutuskan untuk membantu GAPI (Gabungan Aksi Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1941, serta pernah mengirim mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar perempuan juga mempunyai hak untuk dipilih menjadi Anggota Dewan Kota.

Sejak saat itu gerak langkah kaum perempuan bukan hanya memperjuangkan nasibnya sendiri. Mereka mulai memasuki gerak perjuangan yang lebih yang lebih besar, perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka, melalui organisasi masing-masing maupun individu, bahu-membahu dengan pejuang lain untuk merebut kemerdekaan hingga Indonesia merdeka.

Kemerdekaan politik bagi bangsa dan negara ternyata tidak memberi peluang bagi perempuan untuk duduk dengan laki-laki dalam posisi yang setara. Kondisi ini menyebab kaum perempuan kembali membangun organisasi. Organisasi yang dibangun beragam dan melakukan kegiatan yang beragam pula. Ada yang berusaha menyempurnakan keperempuananya, ada yang menuntut persamaan hak dengan laki-laki, ada yang menjadi bagian dari partai, dan ada pula yang mengatakan dirinya otonom, bahkan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) berani menentang sikap Soekarno yang berpoligami.

Bersamaan dengan dibubarkan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) setelah peristiwa G 30/S PKI, gerakan perempuan pun mendekati titik kehancuran. Arah gerakannya mulai dibatasi. Terjadilah penjinakan, domestikasi, dan depolitasasi terhadap gerakan perempuan. Dan tahun 1974 dibentuk Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi sebagai organisasi istri-istri pegawai negeri dan ABRI yang kemudian diikuti oleh pembentukan PKK. Tidak ada lagi organisasi perempuan yang memberikan perlawanan terhadap diskriminasi dan eksploitasi kaum perempuan Indonesia. Organisasi perempuan sudah terkooptasi. Mereka diarahkan agar berpandangan bahwa peran perempuan hanya sebagai istri dan ibu.

Penyempitan Makna

Merujuk pada sejarah di atas, maka sangat tidak wajar bila kita menyamakan Hari Ibu dengan Mother Day-nya orang barat. Hari Ibu lahir dilatari oleh perjuangan kaum perempuan untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu bukanlah sekedar mengenang jasa-jasa perempuan sebagai ibu, tetapi juga sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain (laki-laki). Namun kenyataan yang terjadi, setelah 52 tahun Indonesia merdeka, pemaknaan terhadap Hari Ibu semakin menyempit. Bentuk-bentuk aktivitas perayaan yang dilakukan lebih banyak sebatas penonjolan peran domestik perempuan saja, seperti lomba memasak, lomba merangkai bunga, lomba memandikan bayi, karouke, baca puisi, dan lomba merias wajah istri oleh suami.

Perjuangan perempuan belum selesai, dan tidak akan pernah selesai kalau hanya dilakukan pihak perempuan saja. Begitu banyak pe-er yang masih harus diselesaikan dalam rangka mengangkat harkat, martabat dan keberadaan perempuan Indonesia. Dan tidak sedikit tantangan yang akan dihadapi untuk memperjuangkan semua itu, baik itu berupa tantangan sosial, budaya, bahkan politik.

Nursyahbani Katjasungkana SH, salah seorang aktivis pembela kaum perempuan, mengatakan hukum sebagai alat dan tempat memperoleh keadilan telah banyak mengecewakan perempuan. Hal ini menurutnya bukan saja karena pelaksanaannya bertentangan dengan pelaksanaan hukumnya, tetapi substansi hukum itu sendiri pun tanpa kita sadari ternyata sangat diskriminatif, terutama terhadap perempuann (Republika, 3 Agustus 1996).

Indonesia benar telah merdeka, tetapi perempuan Indonesia belum sepenuhnya dapat menikmati kemerdekaan itu. Lihatlah bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan (baik di sektor kesempatan maupun pengupahan, baik di instansi pemerintahan maupun swasta). Pelecehan seksual dan tindak kekerasan, domestik violent, anggapan bahwa perempuan kurang penting (subordinasi) dan banyak lagi ketidakadilan terhadap perempuan yang harus terus diperjuangkan dalam mencapai kesetaraan dengan laki-laki.

Menuju Kesetaraan Gender
Melihat latar belakang sejarah dan banyaknya perlakuan tidak adil yang dialami perempuan hingga saat ini, maka sangatlah tidak wajar jika perayaan Hari Ibu dilakukan hanya dengan membebastugaskan ibu-ibu dari peran domestiknya mulai dari matahari terbit sampai terbenam di sore harinya. Perayaan itu tidak juga cukup dengan mengharuskan Bapak-bapak dan Anak-anak memasak untuk seluruh keluarga dan ditambah (mungkin) dengan sedikit hadiah untuk Ibu-ibu pada tanggal 22 desember.

Itu tidaklah cukup menghapus keringat yang membasahi tubuh kaum perempuan. Dan itu tidak akan pernah mengurangi sikap tidak adil yang diberikan masyarakat dan negara–melalui norma dan produk hukum–terhadap perempuan. Sikap tidak adil itu telah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap perempuan. Berbagai bentuk ketidakadilan dialami oleh perempuan, seperti kekerasan (fisik dan mental), marjinalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), steriotype (pelabelan), dan double bourden (beban ganda).

Alangkah lebih tepatnya kalau tanggal 22 Desember dijadikan momentum untuk memperjuangkan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, dan mengembalikan perempuan sebagai warga negara yang sama haknya dengan laki-laki.. Ada banyak cara yang lebih bermakna untuk jangka waktu panjang yang dapat dilakukan, seperti kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, kampanye penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mensosialisasikan bentuk-bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender di masyarakat serta solusinya, dan berbagai bentuk pemberdayaan perempuan lainnya.

Bukankah CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Againt Women) sudah dirativikasikan sejak tahun 1982? Lima belas tahun bukan waktu yang singkat, namun kenyataannya jangankan pemanfaatannya, pengsosialisasian CEDAW saja belum terlaksana dengan baik. Jadi tidak salahnya kalau sekarang pemanfaatan CEDAW lebih dimaksimalkan dalam rangka peringatan hari ibu dan membela nasib perempuan.

Tanggal 22 Desember barangkali juga lebih bermakna seandainya kita mau meluangkan waktu sedikit untuk merefleksikan kembali peran dan posisi perempuan selama ini, baik peran dan posisi sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Sehingga perayaan yang kita lakukan bukanlah sekedar lips service.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s