KESETARAAN TERHADAP PEREMPUAN

Hanya di atas kertas?

Oleh: Suraiya Kamaruzzaman
Direktur Eksekutif  Flower Aceh dan Staf pengajar FT Unsyiah

Artikel ini pernah dipublikasikan di Taboid Mingguan Kontras No. 117, 27 Desember  2000 – 03 Januari  2001.

Deklarasi Hak Azasi Manusia (DUHAM) dicanangkan oleh PBB sudah 52 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM ini pada dasarnya mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap manusia (perempuan dan laki-laki). Hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 1 yang bunyinya; “ Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama” Deklarasi ini menjadi dasar acuan bagi semua bangsa dan semua anggota PBB berkewajiban untuk menegakkan berlakunya hak Azasi di negara masing-masing.

Selain DUHAM ada konvensi-konvensi khusus serta beberapa kesepakatan Internasional yang dideklarasikan sehubungan dengan begitu banyaknya terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan. Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan internasional itu diantaranya adalah: Adanya penegasan kembali tentang hak-hak politik perempuan sebagai HAM (yang telah tertuang dalam konvensi hak-hak politik perempuan pada tahun 1952) di Taheran tahun 1968; Penetapan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan di Bukares tahun 1974; Konprensi dunia I tentang perempuan di Mexico tahun 1975 dan ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan Internasional serta menyetujui rencana aksi dunia bagi “Pemajuan perempuan yang bertemakan Kesetaraan, Pembangunan dan Perdamaian”; Konprensi dunia II di Kopenhagen tahun 1980 yang menyetujui “Program aksi dunia bagian ke dua (1981 – 1985) Dasa warsa wanita PBB (1976 – 1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub – tema yaitu: Ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan bagi perempuan; Konprensi Dunia III di Nairobi tahun 1985 menyetujui “Strategi Berpandangan Kedepan bagi Pemajuan Perempuan menuju tahun 2000. Strategi ini terdiri dari 372 pasal dimana memberi perhatian pada seluruh spektrum peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak pemerintah yang belum meratifikasi konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi, terhadap perempuan supaya dengan segera meratifikasnya”; Berikutnya Konprensi Dunia tentang HAM di Wina tahun 1993 menyetujui Deklarasi Wina dan program aksi yang mendesak pemerintah dan PBB untuk menjamin persamaan hak Wanita dan menekankan pentingnya berupaya menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan; Yang terakhir adalah Konprensi dunia IV di Beijing tahun 1985 yang menghasilkan Deklarasi Bejing yang terdiri dari 38 pasal dan landasan Aksi yang terdiri dari 6 bagian. Konsensus ini menyerukan betapa pentingnya pengakuan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan akan berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki.

Selain kesepakatan di atas, masih banyak kesepakatan yang mengikat dan di deklarasikan pada berbagai pertemuan internasional lainnya. Namun kenyataannya diskriminasi terhadap perempuan secara global terus terjadi, termasuk di negara yang telah menandatangi deklarasi Hak Azasi Manusia.. Hal inilah yang mendorong Komisi Status Perempuan di PBB menyerahkan draf pertamanya tentang deklarasinya Anti Diskriminasi terhadap perempuan. Dalam sidang Umum PBB pada tahun 1967 mengadopsi Deklarasi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan untuk memperkuat pengakuan universal, dalam hukum dan fakta, tentang prinsip dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Berikutnya pada tahun 1979 PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan . Di dalam konvensi inilah secara tegas telah dimuat definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan yang di muat dalam pasal 1 yaitu:

“ Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan lai-laki”

Konvensi lainnya yang secara jelas memperjuangkan hak-hak perempuan di antaranya: konvensi penghentian perdagangan manusia dan ekploitasi pelacuran, 1949; konvensi pengupahan yang sama bagi pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, 1951; konvensi perlindungan kehamilan, 1952; konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang kawin, 1957; dan lainnnya.

Indonesia dan Implementasi.

Selama 32 tahun pemerintahan masa orde baru dibawah Suharto, dengan pemerintahan yang bersifat otoriter dan dominasi militer di seluruh sendi kehidupan masyarakat, perempuan Indonesia mengalami proses domestikasi yang akhirnya berimplikasi pada proses penjinakan dan depolitisasi. Pengakuan terhadap eksistensi perempuan akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi, dimana moral akan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membungkam suara perempuan. Bahwa perempuan yang progresif revolusioner akan dicap sebagai “perempuan kejam”, dan perempuan yang patuh, menjalankan semua aktifitas “keperempuanan” akan dinyatakan sebagai perempuan baik-baik. Hal ini dimulai dengan dihancurkannya Gerakan wanita Indonesia pada tahun 1967. Proses berikutnya terjadi pula penunggalan organisasi perempuan sebagai organisasi pendamping suami seperti Dharma Wanita untuk Istri pegawai negeri (5 Agustus 1971) dan Dharma Pertiwi untuk istri ABRI (1972). Akibatnya posisi perempuan memang menjadi kelas dua.

Namun sejalan dengan perkembangan kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di dunia Internasional dan adanya tuntutan dari masyarakat internasional, maka pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan UU no 7/84. Tetapi agaknya pemerintah bersikap setengah hati, karena secara administrasi formal Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya. Seharusnya, setelah meratifikasi konvensi tersebut, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan yang sudah dicapai yang kemudian disampaikan sebagai laporan awal ke Komite CEDOW satu tahun setelah konvensi tersebut di ratifikasikan (1985). Laporan berikutnya disampaikan setiap 4 tahun sekali (1989, 1993,1997). Tetapi Indonesia, baru menyampaikan laporannya pada awal tahun 1998, itupun secara substantif belum memuaskan Komite CEDAW. Hal ini dapat dilihat dalam siaran-siaran pers PBB pada waktu Indonesia menyampaikan laporannya.

Selain itu, hukum Indonesia mempunyai masalah yang serius dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan Hal ini terjadi karena beberapa hukum yang berlaku ustru memberi peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan yang didasari oleh ketidakadilan gender. Contoh yang dapat diangkat adalah KUHP dimana posisi perempuan sangat rentan, beberapa pasalnya masih sangat disktiminatif. Seperti pasal 285, 286, 287, 297 KUHP sama sekali tidak menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam memperlakukan perempuan; yaitu bahwa perempuan objek seks laki-laki. Perempuan dan terutama istri adalah bagian dari properti laki-laki dan oleh karena itu seorang istri harus selalu tunduk kepada kemauan seks suaminya. Pasal 285 KUHP tentang perkosaan juga menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya (hak untuk menolak dan berkata tidak). Bagi seorang istri “melayani suami” adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi. Keputusan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi dalam perkawinan (marital rape). Padahal dalam kenyataannya perkosaan dalam perkawinan di Indonesia banyak sekali terjadi.

Produk hukum lainnya, seperti UU tentang kepegawaian, UU tentang pendidikan, UU tentang perkawinan , UU tentang keprajuritan masih harus dikritisi lagi, supaya tidak terjadinya diskriminatif yang akan membuka ruang terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dengan gambaran kondisi seperti di atas, akhirnya tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di daerah/masa damai terjadi ekploitasi terhadap besar-besaran terhadap buruh perempuan dan TKW. Sementara di daerah konflik bersenjata, selain sebagai objek seks perempuan juga dipergunakan sebagai alat teror untuk proses penundukan gejolak sebuah wilayah oleh negara (baca: laporan tentang kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste, Papua dan Aceh selama operasi militer diberlakukan).

Bagaimana dengan Aceh?

Selama 10 tahun diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (1989 s/d 1998) begitu banyak perempuan yang telah menjadi korban kekerasan. Baik yang menjadi janda karena suaminya hilang/dibunuh, di intimidasi, di siksa, bahkan mengalami kekerasan seksual. Menurut data yang dikeluarkan oleh forum Peduli Ham, 128 perempuan yang diperkosa dan 91 lainnya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat negara selama pemberlakuan DOM. Data ini memang baru terkuak 2 tahun terakhir ini ketika arus reformasi mulai bergulir, tetapi luka yang dialami korban telah tertanam begitu lama.

Ironisnya, dalam kondisi konflik sekalipun, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tetap banyak terjadi. Hal ini dapat secara jelas kita lihat dari berita yang dikeluarkan oleh harian Serambi Indonesia sejak awal 90-an justru yang banyak diberitakan adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana pelakunya adalah orang yang di kenal oleh korban seperti kakek tiri, paman, suami, ayah dan lainnya.

Melihat realita yang terjadi, organisasi perempuan alternatif dan independen mulai bermunculan. Memang sangat terlambat, dimana Flower Aceh sebagai organisasi non pemerintah yang pertama di Aceh justru baru terbentuk pada pada akhir September 1989. Namun setidadaknya di dekade 90-an, menjelang reformasi dan paska reformasi bergulir, organisasi-orgasasi yang membela dan mendukung penguatan dan kesetaraan terhadap perempuan mulai bermunculan seperti YPW (Yayasan Pengembangan Wanita) di Aceh Tengah, KKTGA (Kelompok Kerja Transpormasi Gender), Mispi, Dara Lajuna dan lainnya sampai terbentuknya “Serikat Inong Aceh” yang keanggotaannya terdiri dari para korban dan perempuan dari kelompok basis di berbagai Kabupaten di Aceh. Selain itu, masih ada NGO yang mendukung dan melakukan pemberdayaan perempuan walaupun bukan organisasi khusus perempuan, seperti Madika di Aceh Utara.

Tetapi mensosialisasikan gender, berbicara kesetaraan dan pembelaan hak-hak perempuan masih mengalami benturan yang sangat kuat. Hal ini terjadi, selain karena hukum yang diskriminatif juga karena begitu kuat dan langgengnya budaya patriarkhi di Aceh. Belum lagi adanya persoalan interpretasi ajaran agama yang keliru, yang akan membuka ruang untuk terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Jadi organisasi pembela dan pemberdayaan perempuan mengalami hambatan baik secara struktural maupun secara kultural. Memang saat ini permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian banyak pihak. Diskusi, seminar, talkshow, dan tulisan-tulisan begitu banyak bergulir. Tidak bicara gender khawatir dianggap ketinggalan isyu Hampir tiada hari, kata-kata kesetaraan, anti kekerasan terhadap perempuan selalu muncul, baik di media cetak maupun elektronik. Apalagi pemerintah juga mulai membentuk biro pemberdayaan perempuan di tingkat I dan II.

Namun pembahasan-pembahasan yang melihat kejahatan seksual sebagai suatu kontruksi sosial masih belum banyak dilakukan dan dibahas secara mendalam. Setidaknya cara pandang semacam ini berpengaruh pula kepada para pembuat kebijakan dalam melihat persoalan kejahatan seksual ini. Akibat lebih jauh jika masalah kejahatan seksual ini dilihat dengan cara pandang yang sempit adalah akan terabaikannya hak-hak perempuan didalamnya. Ini berarti bahwa perlindungan yang dialami perempuan tetap tidak terjangkau oleh hukum dan tidak terpecahkan secara sosial.

Hal ini dapat tergambar dari meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan yang berhasil didatakan oleh Flower Aceh (dari berbagai sumber). Dari 71 kasus (korban penembakan, penculikan, perkosaan) hanya 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dan ditangani Flower langsung (masih ada korban Kekerasan RT yang didampingi YPW dan KKTGA). Angka 5 ini bukan berarti merupakan bukti telah menurunnya angka kekerasan RT, tetapi lebih kepada sulitnya korban berbicara karena urusan RT dianggap urusan privat, tabu dan memalukan untuk dibicarakan dengan orang lain.
2001, harapan baru?

Melihat realita, sulit rasanya dipercaya bahwa kesetaraan yang berbasis gender akan dapat terjadi di Aceh di tahun 2001 ini. Butuh bertahun-tahun lagi, jangan-jangan puluhan tahun? agar apa yang dicita-citakan perempuan dapat tercapai. Untuk itu ada dukungan dari berbagai pihak diantaranya:

1. Media.
Tak dapat dipungkiri media massa merupakan sarana informai yang paling effesien di dalam masyarakat modern. Media merupakan jalur sosialisasi, penyebar informasi, tatanan nilai dan pola prilaku yang diharapkan dimasyarakat tersebut. Untuk itu diharapkan agar media dapat merancang dan menerapkan interfensi yang efektif untuk menghapus citra perempuan sebagai objek dan streotipe seks, menjadi sarana promosi nilai-nilai persamaan antara perempuan dan laki-laki, berusaha untuk mentrampilkan perempuan untuk menggunakan teknologi informasi baru dan membuka ruang penyadaran tentang pluralitas dan berbedaan kultur dan perspektif serta saling menghargai (merujuk kepada strategi masa depan nairobi untuk kemajuan perempuan).

2. Ulama
Menurut Prof Azyumardi Azra, MA (Rektor IAIN Jakarta), wacana tentang gender khususnya tentang kesetaraan perempuan vis-à-vis laki-laki masih kontroversial dikalangan para ulama dan pemikir muslim padahal banyak sekali dalam ayat-ayat Al Qur,an yang memuat soal kesetaraan, misalnya Q.s Al hujarat/49;13 ; Q.s Al-Nahl/16:97 dan lainnya. Namun sering sekali karena adanya interpretasi yang keliru, ataupun pengaruh budaya, akhirnya terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu di butuhkan kerjasama yang baik dengan ulama-ulama dan pemikir Islam yang sudah dibebaskan dari bias-bias gender. Dengan itu cita-cita masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis bisa diwujudkan secara lebih baik.

3. Aparat penegak hukum
Hal ini sangat penting mengingat banyak sekali di antara aparat penegak hukum yang masih sangat bias gender, akibatnya korban sering sekali ketika berhadapan dengan mereka justru mengalami kekerasan untuk yang keduakalinya (terutama korban perkosaan), yang dimulai dari sikap ataupun bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa menimbulkan ketakutan/trauma bagi korban. Untuk itu aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih berperspektif gender, sehingga korban kekerasan jadi berani untuk melaporkan berbagai kasus yang dialami.

4. Pengambil kebijakan.
Sudah saatnya pengambil kebijakan (baca: DPRD) lebih memperhatikan nasip perempuan. Perda Anti Kekerasan terhadap perempuan sudah seharusnya dikeluarkan, kalau memang benar-benar serius menginginkan kekerasan terhadap perempuan di Aceh berkurang. Demikian juga peraturan lainnya, harus selalu memuat prinsip-prinsip kesetaraan sebelum diperdakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s