P E R K O S A A N

Oleh: Suraiya Kamaruzzaman

Direktur Eksekutif Flower Aceh

PerempuanDelapan Maret adalah hari “Perempuan sedunia”. Tanggal ini diperingati di setiap belahan dunia dengan berbagai acara. Sementara delapan Maret tahun ini, kedutaan Emirat Arab di Jakarta justru didemo oleh ratusan demonstran mulai dari buruh migran, keluarga buruh migran, dan para aktifis yang memprotes terhadap rencana pemerintahan Arab untuk merajam Kartini dengan tuduhan berzina. Kartini yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan tidak memiliki pengacara serta perlindungan negara mengalami ketidakadilan hukum. Ironisnya, di saat daerah dan negara lain sedang mempersiapkan perayaan tersebut dengan berbagai aksi, justru di Aceh kembali perempuan mengalami perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata lengkap dan berpakaian loreng yang berasal pasukan TNI/Polri yang melakukan penyisiran paska pertemuan Bondan-Abdullah syafi’i. Dan pada akhir Maret terjadi perkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan di Matangkuli yang pelakunya memakai senjata lengkap, berseragam loreng dan memakai sabu untuk menutupi muka dan diidentifikasi masyarakat adalah pasukan TNI/Polri yang 3 hari sebelumnya pernah singgah di salah satu desa di Kecamatan Matangkuli.

Jika dilihat dari pengertian umum, yang dimaksud dengan “memperkosa” adalah pemaksaan kehendak yang dapat membuat perasaan subjek merasa dikecilkan, dilecehkan dan dicampakkan. Perkosaan itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai bidang dalam kehidupan, mulai dari perkosaan intelektual, perkosaan budaya, ataupun perkosaan seni yang selalu akan menimbulkan berbagai kerusakan sebagai akibatnya. Bagi pemerkosanya sendiri pemaksaan kehendak dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti melalui hegemoni ideologi, memakai kekuatan senjata ataupun penguasaan diskursus.

Sementara itu, yang dimaksud dengan perkosaan dalam arti seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh siapapun di luar kehendak korban. Akan sulit bagi kita untuk mendefenisikan makna dari perkosaan dan kekerasan seksual secara jelas dan adil kalau merujuk kepada hukum Indonesia, karena maksa dari perkosan menjadi dipersempit.. Dalam pasal 285 KUHP menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan, memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar nikah, karena telah melakukan perkosaan, akan di hukum dengan hukuman penjara untuk selama-lamanya 12 tahun” Namun jika kita mengacu pada Deklarasi PBB tentang penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang”.

Apapun pengertiannya, tetapi yang jelas, di Alue Lhok, Pidie 2 orang perempuan dan di Matang Kuli, Aceh Utara, 2 atau 3 (?) perempuan telah menjadi korban perkosaan dan dan melaporkan nasibnya ke ICRC. Bagi orang yang biasa bermain dengan angka tidak akan pernah terkesan jika jumlahnya hanya 1 atau 2. Butuh angka spektakuler untuk menggugah perasaan. Bandingkan untuk angka “20.000 perempuan Bosnia dan Islam dilaporkan telah diperkosa tentara Serbia” (Jurnal Perempuan, edisi 09 tahun 1999). Tetapi yang harus diingat adalah “Satu perempuan yang diperkosa adalah satu jiwa berperasaan hancur luluh dan memendam keperihan sepanjang hidupnya” namun, angka memang akan penting terutama ketika kita berkeinginan untuk mengungkap adanya rencana yang tersusun rapi di belakang tindakan yang sangat terorganisir itu.

Pertanyaannya, kenapa muncul anggapan terorganisir? Kalau dilihat dari pola-pola kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia (Timor-Timor, Irian, Jakarta bahkan, kasus kerusuhan Mei dan Aceh) dan dengan memperhatikan kronologi dan pola-pola yang terjadi, maka dapat diambil kesimpulan perbuatan biadab ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memang berencana ingin melakukan perkosaan. Apalagi setelah perkosaan terjadi si pelaku dengan mudah bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Ini tidak mungkin terjadi kalau dalam otak si pelaku atau organisasinya tidak terancang rencana yang matang. Jadi bisa dikatakan paling sedikit ada dua hal yang bisa dikategorikan perkosaan dilakukan secara teroganisir, yaitu dari segi jumlah dan perlakuan terhadap pelaku perkosaan. Dan perkosaan memang merupakan alat yang tangguh untuk menundukkan sebuah wilayah atau untuk meredam sebuah gejolak sosial yang terjadi akibat berbagai ketidakadilan.

Hal lain yang bisa memunculkan asumsi terorganisir adalah adanya keterlibatan sebuah institusi dalam usaha perkosaan itu. Bisa saja institusi itu sipil atau militer. Tak perlu terlalu diperdebatkan memang. Akan tetapi jika institusi tersebut adalah bagian atau elemen dari negara maka dalam kasus ini telah terjadi kekerasan negara. Karena memang negara ditopang dan mengolah kekerasan untuk dapat berkuasa.

Kalau ingin melihat bagaimana hubungan antara kekerasan negara dengan keberadaan perempuan bisa disimak ucapan tentara yang memperkosa ratusan perempuan di Nanking. Katanya, “Mungkin ketika kami sedang memperkosanya, kami melihatnya hanya sebagai perempuan dan ketika kami membunuhnya kami melihatnya sebagai babi”. Dari sini terlihat semakin jelaslah korban perkosaan sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata pelaku. Atau lebih jauh lagi bisa diterjemahkan perempuan tidak berarti bagi apa-apa negara. Mungkin perempuan hanya berarti ketika negara-negara industri mencari tenaga kerja. Di sinilah perempuan baru diperlukan, karena dari pengiriman TKW negara mendapatkan sejumlah devisa yang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan ataupun untuk korupsi para perangkat negara. Jadi demikianlah kondisi perempuan di negara ini.

Belum lagi kalau kita menyaksikan kondisi fisik dan psikologis korban perkosaan yang akan terus menerus menderita dan seakan-akan tidak punya harapan hidup lagi. Pada saat melihat hal ini sadarlah kita –kecuali orang-orang yang tak terbuka hatinya– bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan lebih dari membunuh korban. Menurut Abdullah Ahmed An-Naim, Guru besar Hukum di Universitas Emory Atlanta, Amerika Serikat (ahli Hukum Islam tentang keluarga dan hak azasi Manusia) “Perkosaan menjadi alat untuk menghinakan, masyarakat, hanya dalam realitas tempat laki-laki tidak menerima perempuan sebagai manusia, tempat kemanusiaan perempuan tidak diakui, perempuan dapat di hinakan seperti itu”. Jadi bagaimana dengan negara yang melakukan kekerasan terhadap perempuan?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s