RENCANA AKSI NASIONAL UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (RAN PKTP)

 

Oleh : Suraiya Kamaruzzaman

Direktur Eksekutif Flower Aceh dan  Dosen Fakultas Teknik Unsyiah

Artikel ini pernah dipublikasikan pada Koran Mingguan Aceh Ekspres tahun 2000

Kalau kita membaca ulang kliping koran dari media lokal  5 s/d 10 tahun yang lalu tentang berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh, maka yang terbanyak adalah kekerasan domestik. Mulai dari perkosaan, pelecehan seksual sampai penyiksaan dalam rumah tangga.  Jadi jika dilihat secara kasat mata, kekerasan terhadap perempuan hanyalah kekerasan  yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan (male violence against women).

Namun ketika dua tahun terakhir ini berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh militer selama  pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer merebak, pandangan di atas harus dikritisi lebih jauh  lagi. Dari kasus – kasus yang muncul dapat dengan jelas di lihat, bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekedar dilakukan oleh laki-laki, tetapi menjadi lebih luas lagi. Di sini kerangka sosial masyarakat  sangat berperan,  termasuk institusi sosial – politik seperti negara bahkan masyarakat internasional sekalipun.

Begitu banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus perkosaan perempuan etnis Cina pada tanggal 13 Mei 1998, perkosaan dan penyiksaan perempuan di West Papua, Aceh, di Timor-Timor serta pembunuhan perempuan yang dituduh dukun santet di Jakarta pada tahun ini. Kalau di lihat dari pola-pola kekerasan yang  terjadi pada kasus di atas, dapat dikatakan bahwa akar kekerasan  yang berlangsung di Indonesia amat berkaitan dengan kehidupan negara yang patriarkis.

Konsep patriarkhi yang di gunakan oleh negara membawa dampak yang sangat besar dalam proses terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Patriarkhi akan membagikan peran sosial laki-laki (maskulinitas) dan perempuan (feminitas) ke dalam wilayah publik dan domestik secara kaku, dimana ruang domestik akan selalu diidentikkan dengan perempuan, sementara lingkup publik akan diidentikkan dengan laki-laki. Sebagai konsekuensi dari pemilahan tersebut ruang publik (baca: politik)  sebagai kenderaan untuk membentuk berbagai kebijakan ditentukan oleh laki-laki dan menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan laki-laki. Akibatnya penyelesaian masalahpun  sering dilakukan dengan cara-cara yang sangat maskulin yang sering menonjolkan keberanian dengan bukti kemenangan dengan cara-cara kekerasan, misalnya melalui perang ataupun penundukan wilayah tertentu. Hal tersebut menimbulkan situasi yang kondusif untuk terjadi kekerasan terhadap perempuan yang menjadi penghambat untuk tercapainya kesetaraan, kemajuan dan perdamaian seperti yang diidam-idamkan banyak orang.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di berbagai wilayah seperti daerah operasi militer, daerah yang mengalami kerusuhan sosial, daerah perkotaan yang aman bahkan dalam rumah tangga  serta berbagai jenis kasus yang muncul dapat dialami oleh perempuan mana saja tanpa melihat usia, suku, keyakinan beragama, status sosial ataupun status pendidikan. Melihat hal ini, negara mempunyai tanggungjawab terbesar untuk mengantisipasi dan dihentikannya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi sudah selayaknya bahwa Negara harus berada pada garda terdepan dalam upaya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Setelah begitu lama memperjuangkan hal tersebut yang selama ini dilakukan oleh banyak aktifis perempuan dan laki – laki yang punya keberpihakan terhadap persoalan yang di hadapi perempuan, maka untuk pertama kalinya Negara atas nama kantor Menteri Negara Peranan wanita (saat ini Kantor Menteri pemberdayaan Perempuan) bersama Mitra Perempuan,. CIDA dan UNFPA mengadakan semiloka nasional dalam rangka “Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan” pada awal Januari tahun lalu.. Kemitraan antara pemerintah dan Ornop (Organisasai Non Pemerintah) ini merupakan kerjasama  awal, dimana pada semiloka tersebut menghasilkan kebijakan dan rekomendasi, termasuk terbentuknya suatu komitmen bersama untuk mengadopsi kebijakan “Zero Tolerance” (tidak mentolerir segala bentuk kekerasan, sekecil apapun, dan keselamatan serta keamanan perempuan merupakan prioritas bagi semua pihak).

Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam semiloka tersebut adalah:

  1. Negara dan masyarakat menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
  2. Pemerintah bersama Ornop akan lebih aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
  3. Pemerintah akan memperkenalkan sosialisasi gender di dalam sistem hukum dan peradilan sehingga perempuan korban kekerasan akan mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya, semua aparat hukum dan peradilan akan mendapat pelatihan mengenai upaya penganggulangan kekerasan terhadap perempuan serta pengetahuan mengenai upaya penegakan keadilan dan kesetaraan jender.
  4. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan peradilan pidana dan perdata hendaknya sesuai dengan kebijakan “Zero Tolerance”
  5. Pemuka agama perlu menyadari pentingnya kesadaran jender dalam interpretasi ajaran agama dan turut membantu upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
  6. Telah mendesak disusunnya suatu rencana aksi nasional untuk 5 tahun yang memasukkan masalah-,masalah yang berkaitan dengan:

–          Upaya penghapusan “traffiking of women and girls” perlindungan kepada tenaga kerja migran,

–          Pengenalan hukum pidana pada pelaku pelecehan seksual,

–          Membangun segala bentuk nilai dan ajaran sosial dan sosial budaya yang mendoronmg terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

  1. Pemerintah, melalui hukum, perundangan dan pendidikan, meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-haknya.
  2. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab semua pihak, oleh karenanya masyarakat perlu mengetahuinya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil dan rekomendasi semiloka tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), lembaga pemerintah lainnya yang terkait, wakil masyarakat dan lembaga dana, saat ini bekerja bersama untuk mempersiapkan dan menyusun “Rencana Aksi nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP)” untuk lima tahun ke depan. Diharapkan RAN PKTP ini akan selesai pada tanggal 24 November tahun ini, sehingga kita semua mempunyai modul bersama dalam bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam rangka persiapan RAN PKTP ini berbagai agenda dilaksanakan bersama, mulai dari  pertemuan dan diskusi, lokakarya, kelompok kerja dan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan mencoba melibatkan pendapat berbagai kalangan. Hal ini penting, agar RAN PTKP ini dapat mewakili sebanyak-banyaknya aspirasi lembaga dan kelompok yang ada di masyarakat dan di susun dengan suatu koordinasi yang lebih utuh, mengingat agenda yang direncanakan 5 tahun ke depan dalam penghapusan kekerasan  terhadap perempuan merupakan komitmen bersama negara dan masyarakat. Pada pelaksaan nantinya RAN PKTP ini akan diselenggarakan dengan melalui suatu pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang jelas. Semoga rencana ini dapat berjalan baik, sehingga komitmen “Zero Tolence” bagi perempuan benar-benar dapat tercapai.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s